Ada yang mulai terasa janggal dalam dinamika politik kita akhir-akhir ini. Bukan soal kebijakan, bukan pula soal partai politik. Tapi soal bagaimana rakyat — kita sendiri — mulai terpecah hanya karena satu hal: terlalu memuja tokoh politik tertentu, seolah dia manusia setengah dewa.
Fenomena ini bisa kamu lihat sendiri di media sosial. Coba kamu kritik sedikit tokoh yang sedang naik daun, yang sering muncul di video-video penuh narasi heroik dan santun. Dalam hitungan menit, komentar akan dibanjiri serangan balik. Bukan dari si tokohnya, tapi dari para pengikutnya. Mereka membela seolah sang pemimpin tak bisa salah. Padahal, kritik itu kadang justru datang dari orang yang peduli.
Masalahnya jadi lebih dalam ketika kita menyadari bahwa sikap fanatik ini tidak tumbuh sendiri, tapi dipupuk secara halus oleh si tokoh itu sendiri. Lewat penggambaran diri yang terus-menerus positif, aktivitas sosial yang direkam dan disebar masif, serta gaya komunikasi yang menyentuh emosi, sang pemimpin tak hanya membangun reputasi — dia membangun kekebalan dari kritik. Siapa yang mengkritik, dianggap musuh rakyat.
Yang jadi pertanyaan: apakah dia sadar bahwa masyarakatnya sedang diadu domba karena dirinya? Apakah dia tahu, atau justru diam karena diuntungkan oleh situasi ini?
Ini berbahaya.
Kenapa? Karena tanpa disadari, kita sedang diadu domba. Bukan secara langsung, tapi lewat atmosfer yang dibentuk pemimpin itu sendiri. Masyarakat akhirnya saling serang, bukan lagi memperjuangkan nilai atau ide, tapi mempertahankan “tokoh idola”. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kritik itu bukan penghinaan — kritik adalah alat koreksi.
Coba bayangkan kalau semua tokoh politik dibiarkan begitu: membentuk pengikut yang militan tapi tidak kritis. Maka, fungsi pengawasan dalam sistem negara bisa lumpuh. Kita punya DPR untuk mengawasi kerja presiden dan jajaran eksekutif. Tapi kalau rakyat sendiri sudah tidak memberi tekanan moral, apa gunanya lembaga-lembaga itu?
Kita juga punya BPK untuk mengaudit keuangan negara, KPK untuk memberantas korupsi, dan Ombudsman untuk mengawasi pelayanan publik. Tapi semua itu hanya bisa bekerja efektif jika masyarakat juga terlibat — bukan sebagai penggemar, tapi sebagai warga negara yang sadar peran.
Kalau setiap kritik dilawan, dan setiap pujian diagungkan, lambat laun pemimpin akan merasa dirinya tak perlu dikoreksi. Di situlah awal dari kerusakan. Bukan karena pemimpin itu jahat, tapi karena dia dibiarkan merasa dirinya selalu benar.
Mari kita jujur — pemimpin juga manusia. Bisa salah. Bisa khilaf. Justru tanda seorang pemimpin baik adalah saat dia membuka ruang untuk dikritik, bukan berlindung di balik pasukan penggemar.
Saatnya kita sadar: kultus individu bukan bentuk cinta pada pemimpin, tapi bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Karena demokrasi bukan soal siapa yang paling disukai, tapi siapa yang paling siap dikoreksi.
Dan jika sang pemimpin benar-benar peduli pada persatuan rakyatnya, maka ia seharusnya sadar bahwa diam terhadap fanatisme juga bisa berarti membiarkan rakyat saling mencabik — atas namanya.
Ilham Abdul Jabar
Redaktur, Dewan Guru Pesantren Al Hikmah Kota Tasikmalaya
