Oleh: Asep Hilmi Muhamad Sidik, Aktivis Muda Jawa Barat
Fenomena populisme dalam politik Indonesia kian mengkhawatirkan. Salah satu tokoh yang mencerminkan gejala ini adalah Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini dikenal luas melalui konten-konten media sosialnya. Ia kerap membagikan uang secara langsung kepada masyarakat. Sekilas, tindakan ini tampak mulia membantu rakyat miskin, memberi harapan, dan menunjukkan kedekatan seorang pemimpin dengan rakyat. Namun, jika ditelaah lebih dalam, praktik ini justru melahirkan generasi baru masyarakat yang tidak berdaya, lemah karakter, dan terjebak dalam mentalitas pengemis.
Setiap hari, layar gawai kita dipenuhi potongan video Dedi Mulyadi yang didatangi orang-orang dengan berbagai keluhan: tidak punya pekerjaan, rumah tidak layak huni, anak putus sekolah, dan sebagainya. Hampir semua konten berujung pada pemberian uang tunai, motor, bahkan rumah. Fenomena ini, yang awalnya mungkin dimaksudkan sebagai bentuk empati, telah menjelma menjadi pertunjukan amal yang disiarkan publik demi citra politik. Alih-alih membangkitkan semangat kemandirian rakyat, justru mendorong pola pikir instan dan konsumtif—cukup mengeluh di depan kamera, maka uang datang.
Lebih parah lagi, tindakan tersebut telah membentuk budaya baru di tengah masyarakat: budaya “ngonten untuk minta.” Setiap kali ada tokoh publik yang datang, kamera pun diarahkan dan permintaan segera dilontarkan. “Pak, saya mau minta uang buat bayar utang,” atau, “Pak, tolong belikan motor.” Fenomena ini memperlihatkan pergeseran nilai dalam masyarakat. Bukan lagi bekerja keras, berdaya, atau berinovasi, melainkan berlomba-lomba menjadi viral agar dikasihani dan dibantu. Inilah penyakit sosial baru yang merusak tatanan karakter bangsa.
Dalam konteks ajaran Islam, sikap meminta-minta yang tidak pada tempatnya sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Islam mengajarkan kemandirian, kerja keras, dan kehormatan dalam hidup. Maka, ketika praktik bagi-bagi uang ini dijadikan tontonan massal, hal tersebut bukan hanya mencoreng etika kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan agama.
Lebih jauh lagi, tindakan semacam ini juga bertolak belakang dengan falsafah lokal masyarakat Sunda: Tritangtu dalam ajaran Sunda Wiwitan. Konsep Tritangtu membagi tatanan masyarakat ke dalam tiga unsur penting: Rama (pemimpin/spiritual), Resi (kaum cendekia), dan Ratu (penguasa). Dalam pandangan ini, seorang pemimpin sejati tidak hanya memberi dalam bentuk materi, tetapi juga mendidik, memberdayakan, dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada rakyat. Seorang ratu tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pencitraan, melainkan mitra dalam pembangunan karakter bangsa.
Akan tetapi, kini kita melihat sebaliknya. Seseorang bisa menjadi tokoh nasional hanya karena kontennya viral. Ukuran elektabilitas digantikan oleh jumlah like dan subscriber. Kemampuan kepemimpinan digantikan oleh kemampuan berakting di depan kamera. Padahal, viral belum tentu bermoral. Selebritas belum tentu strategis. Popularitas bukan jaminan integritas.
Situasi ini mengkhianati harapan kita terhadap proses demokrasi yang sehat. Pemimpin yang ideal seharusnya lahir dari ruang-ruang intelektual, dari pergulatan pemikiran, dari aktivisme yang menyatu dengan denyut rakyat. Mahasiswa dan aktivis—merekalah yang sejak pagi hingga malam terus berpikir tentang kondisi bangsa. Mereka yang bersuara untuk kaum tertindas. Mereka yang mengkritik ketimpangan, memperjuangkan keadilan, dan merancang masa depan bersama.
Namun sayang, justru mereka kini tersingkir oleh sosok yang hanya bermodal gimmick media sosial. Dunia digital telah melipat realitas. Pemimpin tidak lagi dilihat dari integritas, tetapi dari impresi. Aktivis dianggap ribet dan cerewet, sementara sosok populis dianggap “merakyat” karena pandai membuat video singkat dengan narasi dramatis.
Sudah saatnya kita bersuara lantang. Kita tolak budaya pemimpin yang memiskinkan akal sehat rakyat. Kita kritik keras mereka yang menjadikan kemiskinan sebagai panggung pencitraan. Kita lawan praktik populisme murahan yang memperdagangkan empati demi suara.
Mahasiswa harus kembali menjadi aktor utama perubahan. Bukan sekadar penonton di layar ponsel. Mahasiswa harus hadir di ruang publik, membawa gagasan besar, dan menawarkan solusi nyata. Kesejahteraan rakyat tidak lahir dari amplop dan hadiah dadakan, tetapi dari sistem pendidikan yang baik, lapangan kerja yang terbuka, dan karakter yang kuat.
Masyarakat hari ini seolah lupa bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan selebritas. Mereka bukan pencipta konten, tetapi perancang masa depan. Ironisnya, kita justru terlena oleh tontonan digital yang membuat kita merasa telah dibantu, padahal sedang dibodohi. Tidak banyak yang berani bersuara, apalagi mengkritik. Ketakutan terhadap cibiran warganet dan budaya “panutan tak boleh disentuh” membuat banyak intelektual bungkam. Padahal, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan.
Bangkitlah, para pemikir muda! Saatnya rebut kembali ruang kepemimpinan dengan akal, moral, dan semangat perubahan!
Editor : Ilham Abdul Jabar
