Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat mewanti-wanti Pemerintah Propinsi Jawa Barat agar serius memperhatikan pembangunan yang berbasis pada lingkungan.
Hal itu dikatakan oleh Fahmi, Ketua Pimpinan Wilayah Ansor Jabar pada sambutan Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sukabumi. Sabtu, (22/2/2025).
Banyaknya bencana yang terjadi akhir akhir ini di Jawa Barat, kata Fahmi dikarenakan salahnya strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Sekaligus tentunya, lemahnya penegakan hukum,” kata Fahmi.
Ansor Jawa Barat kata Fahmi sesuai dengan instruksi Pimpinan Pusat GP Ansor akan senantiasa mengawal kebijakan pemerintah.
“Bagi kami, Ansor Jabar fardu ain mentaati instruksi PP. Apalagi ini untuk hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Perbaikan lingkungan, harus dilaksanakan secara integratif. Bukan tambal sulam. Apalagi hanya untuk menaikan popularitas semata.
“Tugas Gubernur tentunya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Bagaimana Gubernur dengan seluruh kewenangannya menata ulang serta menggerakkan birokrasi secara menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan personal Gubernur semata,” kata Fahmi.
“Gubernur yang baik itu bukan superman tapi supertim. Apalagi Jawa Barat yang sangat luas dengan 27 Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati dan Walikota,” sambungnya.
Ansor Jawa Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjukan komitmen Ansor Jawa Barat terhadap lingkungan. Terakhir, penanaman sejuta pohon yang dilakukan bersama dengan PC, PAC dan seluruh kader Ansor se Jawa Barat.
“Kegiatan penanaman Pohon ini dilaunching di Kabupaten Sukabumi. Sukabumi menjadi titik awal pelaksanaan penanaman sejuta pohon di Jawa Barat,” ujarnya.
Penanaman Pohon bagi Ansor Jawa Barat adalah penegasan komitmen Ansor untuk lingkungan. Fahmi menegaskan kembali bahwa lingkungan adalah warisan untuk anak cucu kita yang harus dijaga dan dipastikan lestari untuk mereka kelak.
Selain masalah lingkungan, Fahmi menyoroti masalah Pesantren. Perda pesantren yang sudah disahkan oleh DPRD Propinsi Jawa Barat bersama Gubernur terdahulu agar bisa ditindaklanjuti dengan peraturan turunannya, agar keberadaan Perda Pesantren bisa dirasakan manfaatnya oleh Pesantren di Jawa Barat.
“Pesantren ini apalagi. Kader Ansor paham betul soal pesantren. Dan keberadaannya belum diperhatikan secara layak oleh pemerintah. Apalagi jumlah peeantren di Jawa Barat sangat banyak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa Barat,” terangnya.
Fahmi meminta Guberdur Dedi Mulyadi agar mendengarkan suara pesantren apalagi ketika memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan Pesantren.
Dan juga dalam menentukan kebijakan dalam spektrum yang lebih luas.
“Budaya yang selama ini selalu menjadi konsern Pa Gubernur ini tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Dalam kenyatannya pesantren dan budaya selalu berdialetika dan saling mengisis. Sehingga menjadi kuat dan bisa diterima oleh masyarakat,” ungkapnya.
