Konflik berkepanjangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa versus Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terkait Dana Daerah yang terparkir di Bank, mulai memantik beragam komentar. Lamanya durasi “konflik” dinilai pihak sebagai upaya untuk menjaga panggung. Mengingat kedua nya sedang menjadi selebritas politik yang sedang naik daun. Publik sedang menyorot Dedi maupun Purbaya.
Hasan Basri, Wakil Ketua Ansor Jawa Barat menilai bahwa kedua nya sedang menikmati penilaian positif dari masyarakat. Sehingga akan betul betul menjaga performa jangan sampai jatuh di mata publik. Sentimen Publik (netizen termasuk didalamnya) menentukan arah masa depan politisi hari ini.
“Saya melihat KDM tentu tidak ingin kehilangan pamor. Apalagi Purbaya sedang mengalami bulan madu dengan publik. Saya melihat KDM seolah olah sedang mengadu tentang persepsi publik. Apalagi dengan lawan yang dianggap sepadan,” katanya, ditemui di Galunggung, Lengkong Bandung. Selasa, (28/10/2025).
Hasan membandingkan KDM dengan Gubernur lain dalam menyikap polemik dengan Purbaya. Gubernur Pramono Anung memilih untuk tidak mengomentari Purbaya secara berkepanjangan. Gubernur asal PDIP tersebut mengatakan bahwa apa yang dikatakan Purbaya betul 1000 persen. Dirinya menjelaskan bahwa dana Pemprov Jakarta akan mengalami percepatan serapan di Bulan Desember.
Berbeda dengan Pramono, Dedi memilih untuk terus me-stitch Purbaya. KDM tidak mau persepsi publik tentang dirinya jatuh oleh si bintang anyar tersebut.
Namun menurut Hasan melihat polemik KDM dengan Purbaya dalam kaca mata tata negara akan terasa aneh. Mengingat kedua nya memiliki status yang sama sebagai pembantu Presiden.
“Gubernur itu meskipun di pilih langsung tetapi kan secara Hukum tidak lain adalah pembantu atau kepanjangan tangan Presiden di Proponsi. Dan Menkeu jelas adalah pembantu Presiden. Kan aneh, dua pembantu Presiden berpolemik diruang publik, dan berkepanjangan” ujar Hasan.
Polemik antar pejabat negara bukan hanya saja terjadi kali ini saja. Silang pendapat sering terjadi, meskipun dalam konteks yang sama sama sebagai bagian besar mewujudkan Visi Presiden Prabowo. Hasan menilai publik disatu sisi diuntungkan karena memiliki akses untuk menilai para pejabatnya. Namun disisi lain, publik tentu akan bingung. Apalagi ditengah persoalan ekonomi yang masih menghimpit.
“Publik bisa saja menilai hopeless. Melihat para pejabat seolah olah sibuk menyerang satu sama lainnya. Meskinya kan kompak. Dua dua nya kan pembantu Presiden,” tegasnya.
Kalau perseteruan ini dipelihara, karena semata untuk menjaga tren di mata publik, maka pejabat akan selamanya sibuk untuk bermanuver hanya untuk mempertahankan citra.
“Jangan melihat seolah olah ini barang biasa. Tapi dalam konteks komunikasi politik, kita selamanya akan mendapati sosok KDM yang senantiasa bagaimana caranya mendapatkan dan mempertahankan lampu sorot media,” terang Hasan.
Disinggung terkait kepentingan politik 2029, Hasan mengatakan bahwa hal tersebut memang layak ditunggu dan dinantikan. Karena ke dua sosok ini mulai digadang gadang publik potensial bertarung di 2029. Bisa sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
“Saya mengamati betul bahwa publik mulai membicarakan kedua sosok ini. Termasuk soal kemungkinan di 2029,” terangnya.
Hanya saja, apapaun itu, Hasan meminta agar perseteruan ini harus segera berakhir. Hasan meminta Mendagri agar segera turun tangan, memanggil KDM dan menyelesaikan perseteruan ini.
“Cukup Mendagri saya pikir untuk segera memanggil Dedi. Tidak perlu sampai harus Presiden,” kata Hasan
