Kabupaten Bandung, Ansor Jabar Online
Kabupaten Bandung, salah satu daerah yang tergolong rawan banjir, kembali dikepung luapan air yang merendam beberapa wilayah, termasuk permukiman, pusat pendidikan, pasar, tempat ibadah, dan infrastruktur lainnya. Warga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu dadakan yang hilir mudik di seputar kecamatan dan desa-desa untuk menyelamatkan mereka ke tempat yang lebih aman.
Titik-titik banjir tersebut meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Solokan Jeruk, Majalaya, Cileunyi, dan kawasan lainnya. Bahkan, jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung terputus akibat banjir setinggi 1 meter, melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Penataan ruang Kabupaten Bandung yang terbentang dari Malabar hingga Manglayang, dengan penduduk mencapai 3,77 juta jiwa, seharusnya mampu mengantisipasi bencana, termasuk banjir. Posisi wilayah yang berada di cekungan Bandung dan dikelilingi pegunungan seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hulu Gunung Wayang mengalir hingga ke Waduk Saguling, dan tipologi wilayah dengan ketinggian di bawah 700 mdpl memungkinkan terjadinya banjir jika volume air tidak tertampung dengan baik.
Permasalahan banjir di Kabupaten Bandung seharusnya sudah bisa diprediksi sejak awal, mengingat daerah aliran sungai (DAS) yang tidak tertata dengan baik dan pola pengelolaan sampah yang buruk, sehingga menyumbat saluran irigasi. Bahkan, di beberapa kecamatan, banjir sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat karena seringnya terjadi.
Selain itu, minimnya sumur resapan dan kolam retensi di titik rawan banjir juga perlu diperhatikan. Debit air yang tidak tertampung dengan baik akhirnya meluap dan merendam pemukiman warga. Pola bendungan dan pengaturan aliran sungai ke hilir harus dipastikan berfungsi secara maksimal untuk mencegah banjir.
Lima tahun telah berlalu dengan kepala daerah yang sama, namun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026 belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir ini. Dalam dokumen RPJMD yang terdiri dari 565 halaman, hanya terdapat 49 kata kunci “banjir”. Perhatian pemerintah kabupaten terhadap banjir terbagi atas penggunaan lahan, kawasan resapan air, dan penyaluran APBD untuk prioritas pembangunan strategis Kabupaten Bandung.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung menyoroti dan mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten dalam upaya mitigasi banjir yang melanda wilayah tersebut, bahkan hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan.
“Pengelolaan sampah di sejumlah titik di Kabupaten Bandung harus ditingkatkan, dimulai dengan inventarisasi kebijakan dan pemantauan rutin. Karena permasalahan banjir yang melanda Kabupaten Bandung bukan sekadar bencana alam, melainkan juga ketimpangan kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam menanganinya,” papar Sahabat Taufikurrahman, Ketua Umum PMII Kabupaten Bandung, Sabtu(15/03/2025).
Oleh karena itu, PC PMII Kabupaten Bandung menuntut keseriusan pemerintah kabupaten untuk segera melakukan pemantauan menyeluruh terhadap aspek kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat dan ketertiban umum. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segera memanggil instansi terkait dan melibatkan masyarakat setempat dalam perbaikan penanganan banjir.
Pewarta: Taufikurrahman
Editor: Ilham Abdul Jabar
